Jakarta, 8 September 2025 – Presiden  resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dalam reshuffle kabinet kedua Kabinet Merah Putih, Senin sore di Istana Negara. 

Sebelum menjabat sebagai Menkop, Ferry memang menjabat Wakil Menteri Koperasi sejak 2024, dan terlebih dahulu dipercaya sebagai Koordinator Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada pelantikan tersebut, Ferry mengucapkan sumpah jabatan:
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-selurusnya…”

Latar Belakang & Rekam Jejak : 

Pria kelahiran Jakarta, 27 Juli 1967, ini menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran (1993), dan S2 Studi Ekonomi Politik Internasional UI (2006). Ia kemudian meraih gelar Doktor Sosiologi dari UI pada tahun 2015.

Ferry dikenal sebagai aktivis sejak era 1980-an dan reformasi, sempat menjadi tahanan politik karena aksi menolak kenaikan BBM tahun 2008. Ia kemudian aktif sebagai pengusaha dan menduduki berbagai posisi strategis organisasi, antara lain:

• Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sejak 2019
• Sekretaris Pengurus Induk KUD (INDUK KUD) sejak 2018
• Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
• Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam
• Ketua Umum Dewan Tani Indonesia (sejak 2005), dan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra bidang Penggalangan Massa 2020–2025

Aksi Pemerintahan & Program Prioritas

Usai pelantikan, Ferry menyampaikan target strategis menjadikan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1992, yang dinilai telah usang. “Secepat mungkin kita akan melahirkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional …” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia juga memastikan pelaksanaan lanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan komitmen pemerintahan saat ini. Ferry menargetkan koperasi desa siap mendukung hingga 80 ribu unit, dengan dukungan anggaran senilai Rp 16 triliun yang akan dibahas bersama Menteri Keuangan.